Begini Prosedur Pendirian PT berdasarkan UU Cipta Kerja

Prosedur dan syarat paling baru pendirian PT di tahun 2021 dipermudah untuk memberbaiki ekosistem investasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; serta kemudahan mengupayakan terhadap umumnya. Apa saja poin-poin perlu yang wajib anda ketahui?

Di beberapa tahun paling akhir Pemerintah Indonesia berkesinambungan jalankan pembenahan secara bertahap terhadap sistem kemudahan berusaha.

Salah satu inisiatifnya adalah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) di Tahun 2018, yang berfungsi sebagai cuma satu gerbang pengajuan izin usaha. Melalui platform OSS kami dikenalkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang wajib dimiliki semua pelaku bisnis apa pun bentuknya usahanya juga Perseroan Terbatas (PT).

Selain diperlukan saat mengajukan izin bisnis di OSS, NIB yang didapatkan berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan hak akses kepabeanan.

Dengan begitu, segera setelah sistem pendirian PT selesai, sehingga bisa beroperasi mencari cuan, maka anda tinggal mengajukan NIB dan izin bisnis untuk PT berikut secara elektronik lewat OSS. Semua itu dijalankan tanpa bolak-balik menuju lebih berasal dari satu lembaga dengan membawa setumpuk dokumen.

Prosedur di OSS ini dinilai menyingkat saat dan sistem pendirian PT. Sejak diluncurkan OSS udah jalankan beraneka penyempurnaan untuk mempermudah dan memperjelas sistem mendapatkan izin usaha. Yang paling baru adalah penyempurnaan berasal dari OSS 1.0 ke OSS 1.1.

Lalu, bagaimana dengan prosedur dan syarat pendirian PT paling baru di tahun 2021? Penyederhanaan prosedur dan syarat pendirian PT kembali dilakukan, dan kali ini payungnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).

Melalui ketetapan ini, terkandung beberapa pergantian yang terjalin dengan prosedur dan syarat pendirian PT yang terbaru, dan berikut poin-poin pentingnya:

PT Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pendirian PT untuk UMK)
Sebelumnya, di di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT), PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, jalankan kegiatan bisnis dengan modal dasar yang seutuhnya terbagi di dalam saham dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam UUPT serta ketetapan pelaksanaannya.

PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang, namun ketentuan berikut tidak berlaku bagi PT yang semua sahamnya dimiliki oleh negara atau bagi PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Seiring berjalannya waktu, lewat UU Cipta Kerja, definisi PT diubah jadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, jalankan kegiatan bisnis dengan modal dasar yang seutuhnya terbagi di dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi syarat-syarat Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur di dalam ketetapan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Selanjutnya, ketetapan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal 2 orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya tipe PT yang bisa menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi syarat-syarat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan begitu, anda bisa mendirikan PT seorang diri tanpa wajib mencari partner asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan syarat-syarat Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu, tidak serupa dengan PT terhadap umumnya, sistem pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak memerlukan akta pendirian, namun cukup mengfungsikan surat pengakuan pendirian yang mengfungsikan bahasa Indonesia.

Cara Memperoleh Status Badan Hukum PT
Mendirikan PT dimulai lewat pembuatan akta pendirian yang isinya berisi anggaran dasar dan info lain yang mengenai dengan pendirian PT. Memiliki akta pendirian bukan artinya PT udah mendapatkan status badan hukum.

Jika sebelum saat disahkannya UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum terhadap tanggal terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mengenai pengesahan badan hukum PT. Maka setelah ada UU Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Besaran Minimal Modal Dasar PT
Salah satu isu perlu di dalam pendirian PT adalah kuantitas modal. UUPT mewajibkan kuantitas modal dasar untuk mendirikan PT minimal sejumlah Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Kewajiban ini dinilai tetap mulai berat bagi beberapa kalangan pelaku bisnis yang bakal mendirikan PT untuk menopang kegiatan usahanya.

Untuk itu, di dalam rangka tingkatkan kemudahan berusaha, UU Cipta kerja menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan menghapus ketetapan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan ketentuan pendiri perseroan. Semakin fleksibelnya ketentuan modal pendirian PT membawa angin fresh bagi pelaku bisnis yang terhambat batasan minimal saat bakal mendirikan PT.

Mencabut Undang-Undang No 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan
UU No.3 Tahun 1982 mewajibkan perusahaan yang berkedudukan dan mobilisasi usahanya di lokasi Indonesia untuk didaftarkan ke di dalam Daftar Perusahaan. Salah satu bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan adalah PT.

Seperti yang dipaparkan di atas, sejak ada OSS kami mengenal produk legalitas bisnis bersifat NIB yang merupakan identitas pelaku bisnis yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku bisnis jalankan pendaftaran dan berlaku sebagai TDP. Sebelum OSS, TDP adalah tidak benar satu legalitas perusahaan yang wajib dimiliki badan bisnis untuk bisa mobilisasi kegiatan usahanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mencabut ketetapan pendaftaran perusahaan maka dokumen TDP udah tinggal sejarah sebab udah ada NIB yang dikeluarkan oleh OSS. Jadi, kecuali saat ini tetap ada institusi, lembaga yang menghendaki syarat-syarat TDP artinya mereka belum baca Undang-Undang Cipta Kerja.

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
UU Cipta Kerja merombak total rencana perizinan mengupayakan yang ada selama ini. Di di dalam ketentuannya, penerapan perizinan mengupayakan dijalankan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala bisnis kegiatan usaha. Itu semua diperoleh dengan jalankan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Sehingga jenis izin usaha—perlu tidaknya izin usaha—ditentukan oleh tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan dengan 4 kategori:

NoKegiatan UsahaPerizinan Berusaha Yang Diperlukan
1Berisiko Rendaho   NIB
2Berisiko Menengah Rendaho   NIB
o   Pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
3Berisiko Menengah Tinggio   NIB
o   Sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Peiaku Usaha.
4Berisiko Tinggio   NIB
o   Izin


Dengan ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja ini maka tidak semua kegiatan usaha memerlukan izin. Detail kegiatan usaha berbasiskan risiko berdasarkan 4 kategori tersebut ini akan diatur lebih lanjut pada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja.