Bongkar Rahasia Cara Praktis Buat PT, PT Perorangan, atau CV

Pemerintah mendorong pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan dokumen legalitas untuk usahanya agar bertransformasi dari sektor informal ke formal.

Kini Lebih Mudah
Legalitas UMKM menjadi sangat penting. Kesadaran UMKM untuk memiliki dan mempatenkan brand atau merek harus ditingkatkan, sehingga pada akhirnya pelaku usaha tidak hanya menjual produk, tapi bisa menjual brand atau mereknya.

Karenanya, Pemerintah bahkan turut membantu UMKM dengan memberikan kemudahan atau fasilitas berupa akta pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha atau legalitas bentuk usaha seperti perseroan terbatas (PT) atau koperasi.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan swasta meluncurkan platform layanan pembuatan badan usaha secara daring.

Digitalisasi layanan ini bertujuan memudahkan proses pembuatan perizinan sekaligus mendorong usaha informal ke usaha formal.

Layanan legalitas ini dapat turut mendukung visi dari Presiden Joko Widodo dalam menciptakan iklim usaha yang bersahabat bagi UKM.

Adapun jenis akta perusahaan yang bisa dibuat antara lain PT, PT Perorangan*, atau CV. Untuk jenis akta perusahaan PT Perorangan diatur dalam UU Cipta Kerja untuk menciptakan iklim usaha yang ramah investasi khusus bagi Warga Negara Indonesia.

Bagaimana Cara Aksesnya?
Pelaku usaha yang berminat untuk mendapatkan berbagai dokumen legalitas untuk usahanya bisa mengakses layanan di http://badan-hukum.smesco.go.id.

Sebelumnya, pastikan beberapa syarat sudah lengkap ya, yaitu KTP Pendiri Perusahaan, NPWP personal dan Kartu Keluarga (KK).

Selanjutnya, lengkapi form: data diri (nama, nomor telepon, email), data perusahaan (nama, pegang saham, npwp), hingga opsi pembuatan rekening bank, alat bisnis, pengusaha kena pajak (PKP).

Kemudian pilih opsi pembayaran dan selesaikan pendaftaran dengan bayar biaya layanan.

Untuk biaya layanan pembuatan Perseroan Terbatas (PT) dipatok sebesar Rp3.999.000, untuk PT Perseorangan sebesar Rp2.999.000, sementara Commanditaire Vennootschap (CV) sebesar Rp3.499.000.

  1. Hal -hal yang perlu disiapkan :

a). Nama PT

Nama yang diajukan minimal terdiri dari 3 suku kata, merupakan nama baru yang belum pernah digunakan oleh perusahaan lain, dan tidak boleh menggunakan kata serapan asing.

Penggunaan nama sebut PT diatur secara lengkap dalam PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

b). Domisili/Lokasi dan tempat tinggal PT

Merupakan tempat dimana PT mempunyai alamat dan status hukum, sesuai dengan wilayah Kota/Instansi Pengurus.

Contoh : apabila tempat tinggal orang tersebut adalah dipilih untuk PT sebagai Jakarta Timur, maka alamat PT juga harus di Jakarta Timur.

c). Maksud dan Tujuan PT

Terdapat penjelasan seluruh kegiatan usaha yang akan dihasilkan PT. Maksud dan tujuan PT diatur dalam Pasal 3 tentang akta pendirian PT.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam maksud dan tujuan PT, yaitu: : < br> > Anda dapat memilih bidang kegiatan apa saja, kecuali yang dilarang oleh peraturan
Bidang kegiatan yang dilakukan harus dicantumkan dalam akta Pendirian PT
Bidang kegiatan yang dilakukan harus mempunyai izin operasi. Misalnya, jika bisnis Anda adalah restoran, Anda harus memiliki izin restoran
d). Struktur permodalan PT

Menurut UU PT, terdapat 2 jenis modal dalam PT, yaitu modal dasar dan modal penyertaan. Untuk mengklasifikasikan PT bermodal besar, kecil dan menengah silahkan berkonsultasi dengan kami.

e). Manajemen PT

Dewan Manajemen PT terdiri dari direktur dan anggota. Apabila direkturnya lebih dari seorang, maka salah seorang di antara mereka diangkat sebagai ketua dan direktur. Hal yang sama berlaku untuk wali.

Direktur yang bertanggung jawab bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, menjalankan bisnis sehari-hari, termasuk penandatanganan kontrak, menandatangani cek melalui pos, dan cek atas nama. perusahaan dan kegiatan lainnya.

Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direktur. Namun komisaris tidak mempunyai hak untuk mewakili perusahaan, sehingga yang menduduki jabatan komisaris tidak mempunyai hak untuk menandatangani kontrak dan beberapa kegiatan lainnya.

__< br> >2. Membuat Akta Pendirian di Notaris

Akta Pendirian PT tidak harus dibuat oleh Notaris yang bertempat kedudukan sama dengan tempat kedudukan PT. Bisa menggunakan Notaris mana saja asalkan Notaris tersebut telah memperoleh SK pengangkatan, disumpah dan terdaftar di Kemenkumham.

Semua Pendiri PT akan menandatangani Akta Pendirian PT di hadapan Notaris. Apabila ada salah satu dan/atau semua pendiri PT ada yang berhalangan untuk menghadap Notaris, maka dapat dikuasakan.

Notaris juga akan membacakan isi dari Akta Pendirian PT, serta menjelaskan apa saja maksud dari pasal-pasal yang ada dalam Akta Pendirian PT.

Pada saat penandatanganan Akta Pendirian PT, Notaris juga akan meminta beberapa dokumen pernyataan. Diantaranya penggunaan nama PT, alamat lengkap PT, penyetoran modal, serta dokumen-dokumen lainnya.


  1. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT

Setelah dibuat Akta Pendirian PT, Notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum atas PT kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Lalu Kementerian akan mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum PT, sehingga PT tersebut dapat beroperasi sebagai badan hukum yang telah diakui oleh Negara.

Setelah PT menjadi badan hukum, PT akan dianggap sebagai suatu subjek hukum baru, yang memiliki hak dan kewajiban yang melekat selamanya.

Salah satu kewajiban tersebut diantaranya adalah harus memiliki nomor pajak dan kewajiban untuk lapor pajak.

Dan karena telah menjadi badan hukum, PT sudah bisa melakukan kontrak dengan pihak ketiga serta melakukan perbuatan hukum lain atas nama perusahaan sendiri (atas nama PT).


  1. Mengurus Domisili Kelurahan

Kecuali di DKI Jakarta,Domisili Usaha ataua yang dikenal dengan sebutan SKDP, SKU, SKDU,SITU atau Domisili Kelurahan menerangkan tentang dimana alamat PT berada masih dibutuhkan semua Pelaku usaha.

Dan karena izin domisili dikeluarkan oleh Kelurahan. Dengan demikian, pengaturan izin domisili diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.


  1. Mengurus NPWP di Kantor Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam pembuatan PT, akan memperoleh 2 (dua) dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak).

Sedangkan dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah optional, karena tidak semua pembuatan PT itu wajib menjadi perusahaan PKP.


  1. Mengurus Izin Usaha (OSS)

Tujuan dari mendirikan perusahaan adalah melakukan kegiatan komersil atau dengan kata lain melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, setiap perusahaan harus memiliki izin usaha

SIUP adalah surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan dan jasa, dimana bidang-bidang usaha perdagangan dan jasa yang bisa dipilih ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah.