Jenis Pajak Penghasilan yang Sering Bersinggungan dengan Anda

Jenis pajak pendapatan tersedia bermacam-macam. Berikut ini jenis pajak pendapatan yang banyak bersinggungan dengan perlu pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang perlu dibayarkan subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh didalam satu tahun pajak. Kewajiban pajak terhadap pajak pendapatan menempel terhadap perlu pajak atau subjek pajak bersangkutan agar tidak bisa diwakilkan.


Berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berkenaan Pajak Penghasilan, kewajiban membayar pajak pendapatan bisa pula dikenakan untuk pendapatan yang diperoleh terhadap tengah atau akhir tahun selama ia diterima didalam tahun pajak tersebut.

Agar tidak bingung karena banyaknya jenis pajak penghasilan, selanjutnya adalah pajak-pajak yang termasuk ke dalamnya:

Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk pendapatan dari pekerjaan, jasa, atau kesibukan dengan nama dan didalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh perlu pajak orang khusus didalam negeri.

Pemotongan PPh 21 ditunaikan oleh:

a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan dari pekerjaan yang ditunaikan sebagai pegawai atau bukan pegawai.

b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang perihal dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain didalam rangka era pensiun bagian yang turut serta program dana pension.

d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga pakar yang melaksanakan pekerjaan bebas dan

e. Penyelenggaran kesibukan yang melaksanakan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya.

Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh pasal 22 adalah pajak pendapatan yang dikenakan kepada badan bisnis tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melaksanakan kesibukan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Beberapa kesibukan yang masuk didalam belajar pajak pendapatan pasal 22 adalah penyerahan barang; kesibukan di bidang impor atau kesibukan bisnis di bidang lain; dan pembelian barang yang tergolong amat mewah.

Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 adalah adalah pungutan yang dikenakan terhadap pendapatan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, tak sekedar yang udah dipotong PPh Pasal 21.

Wajib pajak PPh 23 dapat dipotong sebesar 15% dari kuantitas bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan atau bonus.

Atau dipotong sebesar 2% dari kuantitas bruto atas sewa dan pendapatan lain sehubungan dengan pemakaian harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain tak sekedar jasa yang udah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari kuantitas pajak pendapatan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan.

Pajak Penghasilan Pasal 26

Jenis pajak pendapatan ini dikenakan atas pendapatan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh perlu pajak luar negeri tak sekedar bentuk bisnis tetap di Indonesia.

Berikut ini jenis pendapatan yang dikenai PPh pasal 26:

Dividen,
Bunga
Diskonto
Imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
Royalti,sewa
Penghasilan lain sehubungan dengan pemakaian harta
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya
Premi swap dan transaksi lindung lainnya.


Besaran potongan pajak jenis pajak pendapatan ini yaitu sebesar 20%.
Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh pasal 29 adalah pajak yang perlu dibayar oleh perlu pajak baik WP Orang Pribadi dan/atau WP badan sebagai akibat PPh terutang didalam SPT tahunan PPh lebih besar dari terhadap kredit pajak yang udah dipotong atau dipungut pihak lain dan yang udah disetor sendiri.

Wajib pajak perlu melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang sebelum akan SPT PPh yang baru untuk tahun terjadi disampaikan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
PPh pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas pendapatan yang berupa final serta tidak bisa dikreditkan dengan pajak pendapatan terutang.

Objek pajak pendapatan pasal 4 ayat (2) adalah investasi, atau simpanan layaknya bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi-transaksi lainnya yang untung sebagaimana diatur didalam undang-undang.