Membuat PT Semakin Mudah dengan Peraturan Baru Dari Pemerintah!

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan juga Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil resmi diteken oleh pemerintah bulan lalu.

PP ini merupakan turunan dan ketentuan pendukung dari UU Cipta Kerja yang udah lebih dulu disahkan tahun lalu. PP No. 8 Tahun 2021 merupakan tidak benar satu bentuk dukungan pemerintah untuk program kemudahan di dalam berusaha (ease of doing business) di Indonesia.

Dengan berlakunya PP ini maka terdapat beraneka ketentuan tentang Perseroan Terbatas (PT) yang berubah. Salah satunya adalah ada penyederhanaan persyaratan di dalam pendirian PT. Untuk menyadari lebih lanjut apa saja perubahannya,ini dia review penjelasan sebagai berikut.


Dalam PP No.8 Tahun 2021, perseroan terbatas kini miliki pengertian sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan bisnis bersama dengan modal basic yang seluruhnya terbagi di dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi persyaratan bisnis mikro dan kecil.

Jika membandingkan bersama dengan pengertian PT di dalam UU No. 40 tahun 2007 maka terdapat tambahan badan bisnis yang sanggup dijadikan PT, yakni perusahaan perorangan yang memenuhi persyaratan bisnis mikro dan kecil.

Perseroan yang memenuhi persyaratan untuk bisnis mikro dan kecil yang dimaksud terdiri atas perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Dengan ada ketentuan ini, pelaku bisnis perorangan yang belum miliki bisnis bersama dengan sekala besar senantiasa sanggup memperoleh standing sebagai badan hukum.


PP ini juga mengatakan bahwa besaran modal basic perseroan sanggup ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Artinya udah tidak tersedia ulang modal basic yang perlu dipenuhi oleh pendiri seperti yang diatur di dalam UUPT sebelumnya. PP No. 8 Tahun 2021 juga mempermudah pendirian PT bersama dengan langkah menyederhanakan syarat pendiriannya.

Dalam ketentuan ini, PT yang bersifat perseroan perorangan sanggup didirikan oleh WNI yang udah berusia 17 tahun dan cakap hukum. Pendiri perseroan juga cuma perlu isikan pernyataan pendirian di dalam bhs Indonesia. Pernyataan pendirian yang dimaksud perlu memuat antara lain:

-Nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan.

-Jangka sementara berdirinya perseroan perorangan.

-Maksud dan obyek dan juga kegiatan bisnis perseroan perorangan.

-Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

-Nilai nominal dan kuantitas saham.

-Alamat perseroan perorangan.

-Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,
no induk kependudukan, dan no pokok perlu pajak dari
pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan
perorangan.


Perseroan perorangan bakal memperoleh standing badan hukum sehabis mendaftarkan pernyataan pendirian dan memperoleh sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Karena cuma perlu mendaftar secara elektronik, perusahaan perseorangan/PT bersama dengan persyaratan UMKM tidak ulang membutuhkan akta notaris di dalam pendiriannya. Hal inilah yang mengakibatkan PT kini sanggup didirikan tanpa notaris.


Perseroan perorangan yang udah memperoleh standing badan hukum bakal diumumkan di dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, pelaku bisnis juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan pendirian PT nya di dalam Tambahan Berita Negara. Namun perlu diingat bahwa keputusan diatas cuma berlaku untuk PT bersama dengan persyaratan UMKM atau perusahaan perseorangan.

Ketika perusahaan perseorangan mengalami perubahan di dalam hal pemegang saham jadi lebih dari satu orang dan/atau tidak ulang memenuhi persyaratan sebagai UMKM, maka perseroan perorangan berikut perlu mengubah standing badan hukumnya jadi perseroan, hal ini diatur di dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021.

Selain itu, perubahan standing ke perseroan perlu dijalankan bersama dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU.
itulah penjelasan tentang apa saja perubahan yang berjalan di dalam legalitas PT di Indonesia dan alasan kenapa PT kini sanggup didirikan tanpa notaris.