Pajak yang Harus Ditanggung untuk Pendirian PT Perorangan

pendirian pt perorangan

Sebagai pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pemerintah dalam UU Cipta Kerja sudah memberikan kemudahan untuk melaksanakan proses pendirian PT Perorangan, yang mana tujuannya adalah baik untuk pendiri PT tersebut.

Selain bisa mendapatkan badan usaha dalam bentuk hukum, untuk mendapatkan pinjaman modal pun jauh lebih terjamin dibandingkan dengan usaha yang belum berbentuk badan hukum.

Meski begitu masih ada lagi hal yang paling penting, yakni pendirian PT Perorangan juga bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, caranya adalah dengan membayar pajak.

Pajak PT Perorangan

Berbeda dengan pajak harus dibayar oleh perseroan terbatas, pajak yang harus dibayarkan oleh perseroan perorangan jauh lebih murah. Pajak penghasilan perorangan akan dibayarkan dalam waktu tertentu.

Disesuaikan dengan materi yang diberikan oleh Dirjen Pajak saat peluncuran PT Perorangan menyatakan bahwa:

Adapun dukungan dari  Dirjen Pajak kepada UMKM tarif pajak penghasilan yang bersifat sebesar 0.5 persen dari total omzet per bulan. Bahkan pendiri juga bisa memilih untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga pendiri tidak memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor PPN. berdasarkan ketentuan PP 23 Tahun 2018, wajib pajak baru tarif ini berlaku selama tiga tahun sejak pendirian PT Perorangan terdaftar.

Ditambahkan lagi kegiatan usaha UMK juga diberikan kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan yang dilaksanakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Pelaksanaannya pun dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di bidang perpajakan. Pelaku UMK tertentu juga bisa diberikan insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghasilan.

Tidak sampai disitu saja, masih ada kemudahan lainnya yang didapatkan oleh pelaku UMK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

Serta tertuang juga pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 mengenai Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu, sampai dengan Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan dengan Tujuan Perpajakan.

Pajak yang Dibayarkan

Intinya pajak yang harus dibayarkan oleh pendiri PT perorangan hanya sebatas pada pajak pendapatan, pajak insentif karyawan, pajak bangunan usaha, dan pajak lainnya yang nantinya akan dibantu dicarikan solusinya oleh Legalyn.

Legalyn Indonesia merupakan salah satu penyedia jasa pendirian PT Perorangan yang bisa membantu mengurus dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan pendirian PT. Layanan yang ditawarkan pun beragam, Anda bisa mengunjungi https://www.legalyn.id/ untuk bisa mengetahui semua informasi yang ada pada Legalyn.